Muhammadiyah Sarankan WNI Eks ISIS Dipulangkan, Tapi Dikarantina Politik

Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, angkat bicara mengenai wacana pemulangan WNI mantan anggota ISIS. Menurutnya ada tiga hal yang bisa dipertimbangkan untuk memulangkan mereka atau tidak. Bandar Bola

"Pertama, kalau mereka warga negara Indonesia dan masih punya paspor Indonesia, ya mereka punya hak dong untuk kembali ke tanah airnya," kata Abdul Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Sisi kemanusiaan, menurutnya, juga perlu dilihat dalam menanggapi isu ini. Abdul menyebut banyak dari mereka yang bergabung dengan ISIS hanyalah ikut-ikutan saja.

"Banyak mereka yang tidak tahu menahu, kemudian mereka diajak dan ikut. Nah kalo kemudian semua dipukul rata tidak fair dan tidak adil," ujar Abdul.

Dia menuturkan jika pemerintah mampu memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga negara lain, maka seharusnya pemerintah mampu membantu warganya sendiri, terlepas dari mereka eks kombatan ISIS atau tidak.

"Menurut saya, kalau banyak orang negara lain saja atas kemanusiaan kita berikan bantuan, masa ini eks (warga) negara Indonesia tidak kita berikan bantuan dengan pendekatan kemanusiaan," sambungnya. Togel Online

Terakhir, Abdul Mu'ti menyarankan pemerintah menerima kepulangan WNI eks ISIS yang dokumen kependudukannya di Indonsia masih lengkap dan sah. Soal kekhawatiran para WNI tak mengakui NKRI, Mu'ti menyarnkan adanya semacam 'karantina politik'.

"Ketiga memang secara politik ada yang khawatir dengan mereka ini. Tapi menurut saya kan perlu ada solusi jalan tengah, misalnya, mereka kita izinkan ke Indonesia tapi sampai ke masa tertentu ketika secara ideologi mereka kita anggap belum memiliki istilahnya kesetiaan kepada Pancasila, ya mungkin perlu dilakukan rehabilitasi atau apapun namanya, pembinaan politk begitu," ungkap Abdul.

Pembinaan politik yang dia maksud bukan berupa pemenjaraan di lembaga permasyarakatan (lapas) seperti yang dialami para narapidana kasus terorisme (napiter). Maksud Abdul Mu'ti, karantina politik dapat dilakukan di suatu tempat.

"Jadi istilahnya bukan mereka kemudian dibina di lembaga permasyarakatan. Tetapi di tempat tertentu di mana mereka ada pembinaan. Semacam karantina politiklah, saya kira mungkin ada karantina politik sebagai jalan tengah. Supaya mereka bisa kembali ke tanah air, kemudian mendapatkan hak-haknya dengan pendekatan kemanusiaan gitu dan secara politik mereka dilakukan pembinaan," tutupnya. Casino Online

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan Jokowi mengutamakan keselamatan bangsa.

"Iya saya kira presiden sudah menyatakan bahwa beliau menolak untuk itu. Dan yang menjadi pertimbangan presiden adalah keselamatan bangsa, negara dan rakyat," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian kepada wartawan di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

BACA JUGA - Jadwal Pertandingan Bola 10-11 Febuari 2020 

Ikuti terus berita terupdate seputar dunia sepak bola jadwal bola dan prediksi jitu bersamaSitus prediksi togel dan prediksi Judi bola paling mantap www. prediksibolapurnama.blogspot .com ( Tidak pakai spasi )

Hubungi kami di :

- GRUP FACEBOOK : BOLAPURNAMA

- Intagram : Bolapurnama

- Twitter : @Bolapurnama

- WA : +6282386281447

atau langsung chat dengan cs kami ^^

Silahkan di Add WA kami untuk Info seputar Bola, Togel , Poker, dan Promo ter Up To Date dari Website www.bolapurnama.info

Daftar Disini Untuk User ID Yang Sudah Terbukti Gampang Menang & Full Admin Support.